“Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,” ujar Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan yang lebih terukur setelah fase pembangunan infrastruktur masif sebelumnya. Pemerintah kini ingin memastikan bahwa setiap investasi konektivitas benar-benar menjangkau masyarakat yang selama ini tertinggal dari arus digitalisasi.
Upaya ini merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi besar-besaran yang dilakukan pada periode 2023 hingga 2024. Pada fase tersebut, negara membangun jaringan tulang punggung digital, termasuk BTS dan jaringan serat optik di berbagai daerah.
Namun, Meutya mengakui bahwa ketersediaan infrastruktur belum otomatis menghasilkan dampak optimal. Tantangan selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan jaringan tersebut berjalan maksimal dan berkelanjutan. Tanpa strategi pemanfaatan, konektivitas berisiko hanya menjadi proyek fisik tanpa nilai tambah ekonomi.
“Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita dapatkan. Teknologi berkembang, dampak ekonominya sudah terasa, tapi masih bisa kita tingkatkan lebih tinggi lagi,” tandasnya.
Pemerintah menilai percepatan konektivitas digital akan membuka akses baru bagi pelaku UMKM desa. Internet memungkinkan perluasan pasar, efisiensi distribusi, serta akses terhadap layanan keuangan digital. Dalam jangka panjang, desa diharapkan tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dalam ekosistem ekonomi digital.
Selain sektor ekonomi, konektivitas juga menjadi kunci peningkatan kualitas layanan publik. Pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, serta administrasi pemerintahan berbasis daring membutuhkan akses internet yang stabil. Tanpa konektivitas, transformasi digital berpotensi memperlebar ketimpangan.
Fondasi Ekonomi Digital Nasional
Proyek percepatan akses internet ini diharapkan memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia secara nasional. Pemerintah menilai pemerataan konektivitas akan menciptakan peluang baru di ruang digital, termasuk lahirnya talenta lokal dan inovasi berbasis komunitas.
Dalam konteks global, Indonesia tidak bisa tertinggal dalam persaingan ekonomi digital. Negara dengan wilayah kepulauan seperti Indonesia membutuhkan strategi konektivitas yang adaptif dan inklusif. Pemerataan akses internet menjadi syarat agar seluruh wilayah dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Acara Deklarasi Arah Indonesia Digital yang menjadi panggung penyampaian kebijakan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting. Hadir Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Selain unsur pemerintah, acara tersebut juga melibatkan pelaku industri, akademisi, dan komunitas. Keterlibatan multipihak dinilai penting untuk memastikan pembangunan digital tidak berjalan sektoral. Sinergi antara negara dan ekosistem menjadi kunci keberhasilan transformasi digital.
Pemerintah berharap percepatan konektivitas ini tidak hanya mengejar target angka desa terhubung. Lebih dari itu, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Internet diharapkan menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar fasilitas teknis.
Dengan target 2026 yang semakin dekat, tantangan implementasi kini menjadi sorotan utama. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia Digital.
(tim)
