Prabowo-Gibran

Sementara itu, Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempatkan visi-misi soal energi di nomor 2 dalam dokumen visi-misinya, yakni "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru."

Untuk mencapai swasembada energi, Prabowo-Gibran memiliki sejumlah program kerja:

Dalam sebuah kesempatan saat berkampanye, Prabowo pun sempat melontarkan pernyataan jika dirinya terpilih menjadi Presiden, Indonesia tidak akan lagi mengimpor BBM. Nantinya, BBM Indonesia akan berbasis biofuel.

Ganjar-Mahfud MD

Menyitir laman dokumen visi-misi yang berjudul Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga mencantumkan program soal isu energi dengan tema besar yakni; "Mempercepat Perwujudan Lingkungan HIdup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru".

Paslon ini menempatkan isu sektor energi di dalam kerangka misinya pada nomor 6. Secara garis besar, keduanya menginginkan mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui kerangka besar seperti lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru.

Untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan, mereka berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai upaya mencapai emisi nol bersih atau net zero emission (NZE). Upaya tersebut dicapai melalui:

Lalu, untuk ekonomi hijau-biru juga setidaknya ada beberapa program yakni;

Semua Fokus ke Transisi, Mana yang Paling Realistis?

Jika melihat pemaparan ketiga paslon di sektor energi, mayoritas program yang diusung bersinggungan langsung dengan bidikan-bidikan soal transisi energi.

Dalam proses peralihan tersebut, sebagian program masih mengedepankan keberterimaan energi fosil seperti BBM, sebagian lainnya lebih agresif dalam trayek bauran EBT dalam sistem kelistrikan nasional.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai perbedaan yang paling mencolok ada program pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang ambisius menyetop impor BBM.

Paslon nomor urut 02 ini ingin agar seluruh kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri atau ditransformasikan menjadi EBT.

"Secara idealis itu memang cukup bagus, tetapi realitasnya 0%. Impor BBM itu menurut saya merupakan hal yang mustahil disetop Indonesia, karena produksi minyak kita menurun dan kilang kita terbatas. Tidak ada pilihan kecuali impor. Sekarang saja impor minyak kita sudah besar, sekitar 1.000 barel per hari," ujar Fahmy.

Dia melihat program paslon nomor urut 01 dan 03 cenderung lebih masuk akal dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar di dalam negeri; baik lewat impor maupun bauran EBT. "Program Ganjar [Pranowo] dan Anies [Baswedan] lebih realistis."

Fahmy berpendapat tantangan terbesar dalam kebijakan sektor energi ke depan sebenarnya bukan sekadar soal pendanaan proyek-proyek EBT. Indonesia, menurutnya, memiliki sumber energi hijau yang melimpah ruah; termasuk angin, laut, surya, panas bumi, dan seterusnya. Investor pun akan selalu tertarik untuk menggarap potensi-potensi itu.

Permasalahannya, ujar Fahmy, Indonesia tidak punya teknologinya. Anggaran negara dari APBN saja tidak akan cukup jika harus digunakan untuk menambal pembiayaan proyek-proyek EBT.

"Sehingga siapapun presidennya nanti, mau tidak mau harus mengajak investor yang punya dana sekaligus teknologi. Berikan iklim investasi energi yang kondusif, seperti masa perizinan dan fasilitas agar investor menghitung bahwa investasi EBT di Indonesia itu layak dan menguntungkan."

Ambisi Emisi Nol Bersih Lebih Cepat, Sekadar Gimik?

Isu krusial lain yang juga mewarnai sektor energi ke depan adalah pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission (NZE). Pemerintah petahana memiliki target 2060 untuk merealisasikannya, sesuai komitmen Perjanjian Paris.

Namun, paslon 01 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan paslon 03 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berambisi mengejar target NZE lebih cepat dengan secara agresif menaikkan bauran EBT pada 2030.

Perlu dicatat, saat ini target bauran EBT 2025 sebesar 23% saja masih jauh panggang dari api. Penutupan 2023, realisasinya hanya 13,1% masih sangat jauh dari harapan pemerintah.

Seolah pesmistis, pemerintah petahana belum lama ini akhirnya mengkorting target bauran EBT pada 2025 menjadi hanya 17%-19%. Berdasarkan RPP Kebijakan Energi Nasional (KEN), target bauran EBT nasional nantinya akan dinaikkan bertahap.

Pada 2030, ditargetkan dapat mencapai 19%-21%. Kemudian, pada 2035 akan naik lagi menjadi sekitar 25%-26%, 2040 ditargetkan mencapai 38%-41%, hingga pada 2060 mencapai 70%-72%.

"Kalau dahulu, dalam PP KEN Nomor 79 Tahun 2014 itu adalah kita 2050 itu 70%-nya justru fosil. Sekarang justru dibalik 70% adalah EBT. Bedanya begitu, fosil jadi 30%. Kalau dahulu 30% EBT, 70% adalah fosil," kata Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, Rabu (17/1/2024), menjelaskan revisi target bauran EBT tersebut.

Melihat hal itu, Fahmy menilai akan sulit bagi presiden baru untuk merealisasikan target ambisius soal NZE dan bauran EBT. Belum lagi, tidak ada satupun dari ketiga paslon yang memerinci langkah konkret untuk mencapai target-target tersebut.

"Pengembangan EBT secara masif seharusnya seperti apa? Itu yang tidak ada di peta jalan dari ketiga paslon. Prabowo saya kira satu-satunya yang sangat tidak realistis untuk mencapai NZE. Sebaliknya, Anies dan Ganjar itu terlalu normatif, belum menjelaskan bagaimana cara capai target itu, itu yang belum ada dan terlihat."

Dia mengelaborasi, syarat utama untuk mencapai NZE adalah ekstensifikasi pembangkit listrik berbasis EBT. Kenyataannya, sampai saat ini sekitar 50% pembangkit PLN saja masih mengandalkan batu bara atau energi fosil paling kotor.

Selain pembangkit, kata Fahmy, NZE harus ditekankan di sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar emisi karbon di Tanah Air. Dalam jangka pendek, semestinya ada program memperbanyak angkutan umum berbasis listrik. Jangka panjangnya, pemerintah harus menekankan adopsi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Faktor lain untuk mencapai NZE adalah komitmen korporasi di Indonesia untuk beralih ke energi bersih. "Tidak ada satu pun dari ketiga capres yang secara detail mengacu pada problem inti dari masalah transisi energi tadi," tegas Fahmy.

Pentingnya Kemauan Politis untuk Bertransisi

Salah satu isu yang berbelit-belit di sektor energi nasional adalah tarik-ulur pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

Sebenarnya Indonesia sudah didanai oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk suntik mati PLTU melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Nilainya sekitar US$20 miliar, tetapi selalu dianggap kurang oleh pemerintah.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, jika negara-negara maju serius mendorong Indonesia untuk bertransisi, seyogianya komitmen investasi JETP ditambah.

"[Dana transisi energi Indonesia] US$97,3 miliar [sekitar Rp1.503 triliun] yang diperlukan, kalau sekarang baru US$20 miliar masih kurang. Jadi kalau mereka mau serius dorong Indonesia, yang di mana kita merupakan negara yang menjadi pertumbuhan ekonomi dunia, ya ini juga menjadi hal yang penting," ujarnya pada November.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lebih galak soal kontroversi PLTU batu bara. Dalam hal ini, dia menegaskan Indonesia tidak akan terpengaruh oleh desakan negara-negara maju untuk meninggalkan pembangkit batu bara dalam proyek-proyek industri hijau di dalam negeri.

"Saya bilang, ekuilibriumnya harus ada. Kalau kamu menghentikan semua batu bara, ya matilah negeri ini. Jadi baseload itu harus tetap ada. Kalau pakai panel surya itu hanya bisa siang hari. Kan belum ada baterai yang bisa menyimpan [listrik tenaga surya dalam waktu panjang]. Nanti kalau ada teknologi itu, baru itu akan bisa," ujarnya medio September.

Dilema suntik mati PLTU menjadi pekerjaan rumah yang tidak tuntas oleh pemerintah petahana. Untuk itu, pemerintah yang baru diharapkan dapat mengambil kebijakan tegas dan konkret ihwal strategi transisi yang tidak mencederai perekonomian negara.

Terlebih, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan tenaga listrik Indonesia pada 2024 naik 3,6%-4,2% secara tahunan, dari konsumsi tahun ini yang diestimasikan mencapai 283,12 terawatt hour (TWh).

Fahmy mengatakan persoalan pensiun dini PLTU memang membutuhkan solusi jangka panjang, yang secara realistis tidak akan tuntas hanya dalam 1-2 periode kepemimpinan presiden saja.

"Namun, yang paling penting bagi capres adalah membuat rencana dan peta jalan sampai tahapan-tahapan waktu yang harus dicapai. Nanti siapapun yang melanjutkan ya lanjutkan peta jalan yang sudah disusun itu tadi. Jadi tidak mulai dari nol lagi," ujarnya.

Dia pun menyebut ada satu lagi peta jalan yang tidak kunjung dituntaskan Presiden Joko Widodo di bidang transisi energi, yaitu penanganan adopsi mobil listrik.

"Menurut saya, kebijakan Jokowi ini ambivalen. Pada saat melakukan pelarangan ekspor bijih nikel, itu kan ingin membangun ekosistem industri EV dari hulu sampai hilir. Nah sekarang kebijakan yang digenjot itu langsung hilir, mobil listrik diberikan berbagai subsidi, TKDN diundur. Ini sangat berbahaya. Memang akan memikat investasi berapa produsen EV luar negeri, tetapi itu dampaknya Indonesia akan dijadikan sebagai pasar semata."

Hal tersebut, kata Fahmy, diharapkan turut menjadi perhatian pemerintah yang baru. Para capres harus memiliki komitmen yang berpihak ke pasar domestik dalam pengembangan EV, sehingga investor yang masuk tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar tetapi memperkuat posisi RI dalam rantai pasok global.

Di lain sisi, Indonesia - begitu halnya dengan negara-negara lain di dunia - juga akan ditantang dengan persoalan greenflation alias inflasi hijau. Terminologi ini merujuk pada risiko kenaikan harga komoditas energi seiring dengan tren transisi energi dunia sebelum menuju titik keseimbangan.

Ancaman greenflation berisiko menjadikan biaya transisi energi Indonesia yang diperkirakan mencapai US$1 triliun, menurut Presiden Jokowi, lebih mahal dari estimasi.

Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna memperingatkan Indonesia bakal turut terserat terhadap dampak inflasi hijau tersebut. Untuk itu, kata dia, Indonesia mesti memanfaatkan betul berbagai sumber daya alam terkait dengan energi yang dimiliki untuk turut menopang biaya transisi secara bertahap.

Selain itu, Putra juga mengatakan Indonesia ke depannya perlu lebih memacu lebih jauh peningkatan kapasitas pabrikan dan rantai pasok EBT di dalam negeri untuk dapat bersaing secara global.

"Potensi kenaikan harga komoditas yang berkaitan dengan transisi seperti nikel justru harus bisa dimanfaatkan - karenanya hilirisasi tidak bisa sembarangan membuat produk turunan nikel yang murah, justru harus bisa tertakar," tuturnya.

"Perencanaan energi Indonesia harus bisa benar dipegang oleh pelaku usaha, untuk bisa menakar arah investasi dengan jelas."

Pengusaha Tak Ingin Muluk-Muluk

Di mata pengusaha, sebenarnya terdapat empat isu krusial yang diharapkan dari presiden selanjutnya. Isu kesehatan, kewirausahaan, komitmen pemerintah mendukung dunia usaha, dan energi.

Dalam hal ini, Plh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pengusaha tidak mengharapkan janji-janji manis seperti menyetop impor BBM sepenuhnya atau penaikan subsidi energi.

Isu yang diperhatikan oleh pengusaha adalah langkah konkret para paslon dalam membenahi peta jalan transisi energi, khususnya bauran EBT.

"Kalau masalah energi, kita tahu sendiri produksi minyak kita seperti apa. Kita juga memahami kebutuhan BBM ini seperti apa. [Untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil], di kota-kota besar sudah ada program biodiesel dan mendorong transportasi publik seperti bus listrik, tetapi jumlahnya kurang banyak. Ini juga akan memberikan impact. Jadi isu energi ini membutuhkan visi besar dan perlu waktu," ujarnya.

Yukki melihat visi misi para capres sudah cukup menggaungkan bauran EBT. Akan tetapi, program-program tersebut harus diimbangi dengan alokasi anggaran subsidi energi fosil yang lebih tepat sasaran agar proses transisi energi tidak mencederai perekonomian.

"Kita kan ingin lingkungan yang lebih baik. BBM juga [kuotanya] sesuai kebutuhan. Namun, selama ini yang dirasakan teman-teman di daerah, anteran BBM sangat panjang untuk yang berkaitan dengan industri," ujarnya, mengindikasikan bahwa isu subsidi tak tepat sasaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintahan yang baru.

Wijayanto Samirin, dari timses AMIN, menambahkan paslon 01 Anies-Muhaimin lebih menginginkan proses transisi energi yang realistis. Untuk itu, pasangan ini akan memaksimalkan potensi EBT yang paling melimpah di Indonesia, yaitu panas bumi.

"Kita punya 40% sumber panas bumi dunia, tetapi baru 8% yang dieksploitasi. Kita akan banyak melakukan kebijakan di situ. Lalu air dan biofuel, seperti B30 dan sebagainya, bahkan B100 pun memungkinkan," kata dia.

Hal lain yang akan menjadi fokus paslon 01, kata Wijayanto, adalah investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang lebih kompetitif, sehingga sumber energi murah ini dapat dijadikan alternatif dalam mengerek bauran EBT nasional.

Lalu, bagaimana dengan BBM? Wijayanto mengatakan sebenarnya komponen subsidi BBM dalam APBN 2024 relatif lebih rendah dari tahun lalu. Namun, porsi subsidi untuk EBT masih belum terkerek.

"Ini yang akan kami perbaiki secara gradual. Subsidi BBM tetap ada, tetapi subsidi EBT akan kita tingkatkan. Nah, subsidi BBM selama ini terlalu banyak mengutak-atik masalah pricing harga, volume, dan sebagainya; itu tidak menyelesaikan masalah."

Dia melanjutkan solusi subsidi BBM adalah memacu transportasi publik. "Jadi AMIN akan mendorong pengembangan besar-besaran transportasi di 40 kota Indonesia. Bus-bus harus elektrik ke depan dengan sumber listriknya dari EBT. Kalau kita siap melakukan package deal, pasti harga lebih murah."

Lain program, Drajad Hari Wibowo, anggota Dewan Pakar Bidang Ekonomi TKN Prabowo-Gibran, menyebut dalam jangka panjang paslon yang diusungnya akan lebih banyak memanfaatkan energi panas bumi dan surya untuk proses transisi.

"Masalahnya ada pada harga keekonomian. Panas bumi masih jauh lebih mahal dari energi fosil," tuturnya.

Adapun, dalam jangka pendek dan menengah, EBT yang menjadi prioritas paslon 02 adalah bioenergi. Selain lumbung pangan, kata Drajad, pasangan ini hendak membangun lumbung energi secara masif.

"Komoditasnya adalah singkong dan tebu. Keduanya menjadi andalan bioetanol kita. Selain itu, pati dari singkong bisa menjadi substitusi bagi impor gandum, sementara tebu bisa mengurangi impor gula," terangnya.

Selain itu, Prabowo-Gibran akan mendorong pemanfaatan biodiesel dari CPO. Untuk ketiga komoditas tersebut, yaitu CPO, singkong dan tebu, keduanya akan membangun konsensus nasional mengenai alokasi yang paling optimal bagi pangan dan energi.

"Selama jangka pendek dan menengah itu, kami meningkatkan dana APBN untuk riset agar ditemukan inovasi dan teknologi yang membuat pembuat pemanfaatan energi panas bumi dan surya jauh lebih ekonomis," sebut Drajad.

Sumber pendanaannya pun sudah disiapkan. Menurut Drajad, program bauran EBT paslon 02 adalah bagian dari target peningkatan penerimaan negara secara bertahap menjadi 23% PDB.

"Untuk target waktu, secara prinsip sebenarnya semua program dijalankan secara simultan. Apabila terpilih, dalam masa transisi pemerintahan biasanya ada pembahasan mengenai tahap-tahap implementasi beberapa program prioritas. Karena ekonomi hijau, termasuk transisi ke EBT, menjadi program prioritas, saya yakin akan termasuk program yang dibahas," tuturnya.

Di sisi lain, Denon Prawira Atmadja dari timses paslon 03 Ganjar-Mahfud mengatakan program yang diusung capresnya lebih menitikberatkan pada transisi energi yang berbasis pada solusi tantangan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, proses transisi energi tidak boleh mencederai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, salah satu program paslon 03 adalah pengembangan bahan bakar ramah lingkungan yang memiliki harga terjangkau.

"Terakhir, saya pikir ekonomi biru dan hijau perlu kita kembangkan lebih jauh agar nelayan kita mendapatkan manfaat maksimal. Kemarin yang disampaikan Pak Ganjar soal mengurai tumpang tindih aturan ini adalah agar potensi produk maritim kita senilai US$1,3 triliun bisa kita optimalkan. Sehingga, Indonesia sebagai negara kepulauan bisa mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai penopang ekonomi," tutur Denon.