Bloomberg Technoz, Jakarta - 

Pemerintah Indonesia memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini mengamankan tarif ekspor nol persen untuk 1.819 pos tarif produk strategis Indonesia ke pasar AS.

Produk yang mendapat fasilitas tersebut mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah rempah, karet, hingga komponen elektronik dan semikonduktor. Selain itu, komponen pesawat terbang juga masuk dalam daftar prioritas yang memperoleh tarif 0 persen.

Sektor tekstil dan apparel Indonesia turut diuntungkan melalui mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Skema ini memberi akses tarif nol persen dengan kuota tertentu sehingga daya saing produk tekstil nasional meningkat di pasar Amerika.

Dampaknya signifikan. Sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil terdampak langsung, dengan efek lanjutan terhadap kurang lebih 20 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup pada rantai industri tersebut.

Lindungi Harga Pangan dan Dorong Investasi

Selain mendorong ekspor, perjanjian ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari tekanan harga pangan. Pemerintah memastikan tidak ada beban tambahan bagi rakyat akibat kesepakatan dagang ini.

Impor utama dari Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai memang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan tarif 0 persen, harga bahan baku tetap terjaga dan tidak memicu inflasi.

Stabilitas harga ini penting karena gandum dan kedelai menjadi bahan baku produk konsumsi harian seperti mie, tahu, dan tempe. Pemerintah menilai langkah ini menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Di sisi lain, kerja sama ini membuka ruang investasi jangka panjang pada sektor strategis. Fokusnya meliputi pengembangan mineral kritis, hilirisasi silika untuk semikonduktor, hingga teknologi oil field recovery.

Kedua negara juga mendorong penguatan kawasan industri Indonesia dan AS. Skema ini diharapkan mempercepat transfer teknologi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Untuk menjaga kedaulatan, dibentuk Council of Trade and Investment sebagai forum penyelesaian jika terjadi lonjakan impor atau ekspor. Seluruh isu akan dibahas bersama, bukan diputuskan sepihak.

Perjanjian ini juga bersifat dinamis dan dapat dievaluasi serta disesuaikan sesuai kebutuhan kedua negara. Pemerintah menegaskan Indonesia tetap berdaulat dalam setiap kebijakan perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan filosofi dasar kesepakatan ini. “Filosofi perjanjian ini harus menjadi menang-menang, manfaat bagi orang Indonesia serta bagi orang AS,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang adil dan seimbang, pemerintah berharap perjanjian ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.

(Infog)