Sebagai tindak lanjut, Dody juga menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, guna menjamin optimalisasi serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik.

Imbas OTT tersebut, Dody juga sebelumnya berjanji akan mengevaluasi seluruh jajaran pejabatnya, yang akan menyasar pejabat tingkat eselon I hingga eselon III. Selain itu, Kementerian PU akan mengevaluasi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran," kata dia.

KPK sebelumnya menyatakan telah melakukan dua OTT di Sumut. OTT pertama terkait kasus dugaan korupsi pada empat proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara.

Sementara itu, OTT kedua adalah kasus dugaan korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatra Utara.

Dalam OTT itu, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan lembaga antirasuah juga telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. 

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara, Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara, Heliyanto; serta dua orang pengusaha swasta yaitu Akhirun Efendi Siregar dan Rayhan Dulasmi Pilang.

"Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp231,8 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Sabtu pekan lalu.

(ell)