Sementara proses sidang berjalan, pemerintah AS saat ini masih memberlakukan tarif global sementara sebesar 10% yang dijadwalkan akan berakhir pada akhir bulan ini.
Di tempat terpisah, USTR minggu ini juga menggelar sidang khusus mengenai kebijakan dan praktik dagang Brasil. Flávio Bolsonaro, senator Brasil sekaligus putra dari mantan Presiden Jair Bolsonaro, dijadwalkan memberikan kesaksian pada hari Selasa ini. Ia diperkirakan akan mendesak pemerintahan Trump untuk tidak menjatuhkan tarif baru pada ekspor Brasil sebelum pemilu Oktober mendatang, serta meminta agar sistem pembayaran instan populer di Brasil, Pix, tidak dijadikan sasaran hambatan dagang.
"Tarif yang diusulkan ini justru akan menguntungkan pihak pelanggar yang seharusnya dihukum," tulis Bolsonaro dalam berkasnya ke USTR. Ia berargumen bahwa langkah AS ini justru akan mendongkrak popularitas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang elektabilitasnya sempat naik setelah membingkai tekanan AS sebelumnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Brasil.
Agenda Sidang Hari Selasa
Pada sesi pertama mengenai isu kerja paksa, USTR akan mendengarkan paparan dari panel pejabat pemerintah, termasuk Ernesto Acevedo Fernández dari Meksiko, mengenai "bagaimana Mekanisme Kerja Paksa USMCA milik Meksiko secara efektif menegakkan larangan impor berbasis kerja paksa." Diplomat dan pejabat perdagangan dari Cile, Ekuador, Guatemala, Guyana, Honduras, dan Peru juga dijadwalkan memberikan pemaparan.
Panel kedua pada hari Selasa akan diisi oleh American Line Pipe Producers Association dan Steel Manufacturers Association. Asosiasi tersebut akan bersaksi mendukung pengenaan tarif demi membendung apa yang mereka sebut sebagai banjir impor produk baja, yang dinilai dipicu oleh standar upah buruh yang rendah serta absennya larangan impor atas barang hasil kerja paksa di negara asal.
Sebaliknya, American Petroleum Institute (API) akan meminta USTR untuk membatalkan rencana tarif pada input industri yang dinilai sangat krusial bagi sektor minyak dan gas. Sektor lobi tersebut menegaskan bahan baku ini tidak memiliki kaitan dengan kerja paksa. Komoditas tersebut "sama sekali tidak dapat dipasok dari dalam negeri, atau jumlahnya tidak mencukupi bagi industri yang bertanggung jawab untuk memenuhi target Pemerintahan Trump dalam mencapai dominasi energi AS."
Sesi berikutnya akan diisi oleh mantan pejabat USTR yang menilai investigasi ini telah menyalahgunakan tujuan asli dari Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 (Section 301 of the Trade Act of 1974), berdasarkan naskah kesaksian yang diterima Bloomberg News.
"Pejabat senior pemerintah menggambarkan tujuan kebijakan ini bukan untuk mengatasi 'tindakan, kebijakan, dan praktik' tidak wajar yang membebani perdagangan AS, melainkan murni untuk menghidupkan kembali besaran tarif yang diatur dalam dekret 'IEEPA' yang ilegal tahun lalu," ujar Ed Gresser, yang kini menjabat Wakil Presiden dan Direktur Perdagangan serta Pasar Global di Progressive Policy Institute.
Gresser siap berargumen bahwa laporan USTR gagal membuktikan bahwa negara-negara dalam daftar tersebut benar-benar membeli barang hasil kerja paksa, atau membebani perdagangan Amerika. "Oleh karena itu, tarif yang direkomendasikan—yang setara dengan beban biaya baru sekitar US$100 miliar (sekitar Rp1.500 triliun) per tahun bagi warga Amerika—adalah langkah yang tidak tepat dan tidak boleh dipertahankan," tegas Gresser.
Agenda Sidang Hari Rabu
Pada hari Rabu, Coalition for Fair Trade in Seafood akan menuntut pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk komoditas alut dari Vietnam, khususnya di industri pengolahan, yang menurut mereka sangat rentan terhadap praktik kerja paksa dan mempekerjakan anak di bawah umur. Perwakilan dari India, Yordania, dan Pakistan juga dijadwalkan berbicara pada hari yang sama.
Perwakilan Pakistan diprediksi akan berargumen bahwa rekomendasi USTR "tidak proporsional karena tidak adanya bukti nyata terkait kerja paksa pada barang ekspor Pakistan, ditambah fakta bahwa Pakistan telah memberlakukan undang-undang larangan impor atas produk sejenis."
Kelompok hak asasi manusia termasuk China Labor Watch juga dijadwalkan bersaksi. Mereka akan menegaskan bahwa "setiap perlakuan tarif khusus, termasuk mekanisme tekstil yang diusulkan atau mekanisme serupa di sektor tertentu, hanya boleh diterapkan pada produk yang dapat diverifikasi secara kredibel dan independen bebas dari kerja paksa."
Agenda Sidang Hari Kamis
Rangkaian sidang akan ditutup dengan pemaparan dari Footwear Distributors & Retailers of America serta National Council of Textile Organizations, yang bergabung dalam satu panel dengan American Cotton Producers.
Perwakilan pemerintah dari Korea Selatan, Sri Lanka, dan Afrika Selatan juga akan berbicara, termasuk utusan dari Vietnam yang akan menyanggah temuan USTR bahwa negaranya "telah gagal menerapkan dan menegakkan langkah-langkah penanganan terhadap barang yang berkaitan dengan kerja paksa."
Pada sesi terakhir, para pejabat perdagangan AS akan mendengarkan kesaksian dari berbagai lintas sektor ekonomi AS, termasuk American Trailer Manufacturers Coalition, merek alat masak premium Le Creuset, Cigar Association of America, serta sejumlah perusahaan perangkat medis.
Le Creuset dalam berkasnya ke USTR menunjukkan bahwa perusahaan mereka mempekerjakan hampir 800 orang di AS, meskipun produk alat masak mereka tidak diproduksi di dalam negeri. Produk alat masak besi cor berlapis enamel mereka "tidak menimbulkan risiko bagi manufaktur Amerika karena fakta bahwa tidak ada produksi dalam negeri yang sebanding untuk memenuhi permintaan produk premium tersebut," tulis pihak perusahaan.
(bbn)
