Alicia Diaz - Bloomberg News

Bloomberg, Presiden AS Donald Trump tengah menyiapkan instrumen baru demi melancarkan ambisi proteksionismenya. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa kebijakan tarif global yang ia terapkan sebelumnya dinyatakan ilegal. Kini, pemerintahan Trump berupaya membangun kembali benteng pajak impor guna mereplikasi tarif yang pernah ia jatuhkan kepada setiap mitra dagang utama pada awal masa jabatan keduanya.

Namun, situasi saat ini tidak lagi sama seperti kondisi pada 2 April 2025—atau yang disebut Trump sebagai "Hari Pembebasan" (Liberation Day). Agar kebijakan tarif memiliki dasar hukum yang lebih kuat, banyak negara kini harus melewati proses penyelidikan atas tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil. Dua fokus penyelidikan yang paling menonjol adalah terkait regulasi kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri.

Langkah ini diambil mengacu pada kewenangan hukum yang dikenal sebagai Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 (Section 301 of the Trade Act of 1974). Tidak semua negara menjadi target penyelidikan ini. Alhasil, ketika tarif sementara menyeluruh sebesar 10% milik Trump kedaluwarsa pada akhir Juli mendatang, beberapa negara berpotensi mendulang keuntungan kompetitif karena mendapatkan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya. Sebaliknya, sejumlah negara lain justru bernasib lebih buruk.

Kendati demikian, dalam dinamika politik Trump, pasar harus selalu siap menghadapi kejutan tak terduga. Di sektor perdagangan, kejutan itu muncul dalam bentuk kebijakan pengecualian tarif untuk barang impor yang tidak ingin dibuat mahal oleh pemerintah AS, seperti peralatan kecerdasan buatan (AI), traktor pertanian, atau kopi asal Brasil. Namun di sisi lain, pemerintah juga bisa bersikap sebaliknya dengan memasukkan poin-poin baru guna memperluas cakupan target tarif.