Bloomberg Technoz, Jakarta - Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. Dalam pertemuan tersebut, BGN menyerahkan rencana aksi atas 10 rekomendasi dan kajian KPK soal potensi praktik korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada beberapa pimpinan [KPK]," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumasari dikutip, Selasa (07/07/2026).

Menurut dia, KPK menyerahkan kajian potensi korupsi pada program MBG pada 17 Maret 2026. Akan tetapi, BGN di bawah pimpinan sebelumnya -- Dadan Hindayana cs, tak memberikan respons terhadap kajian tersebut. Agustina bersama pimpinan BGN yang baru -- dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026, kemudian mulai mempelajari dan mengkaji setiap rekomendasi KPK secara satu persatu. 

Dia mengatakan, pimpinan yang baru berkesimpulan harus menyusun rencana aksi terhadap rekomendasi KPK -- seperti halnya rekomendasi atau temuan dari BPK dan BPKP. Seluruh rencana aksi, kata dia, telah dituangkan BGN ke dalam dokumen yang diserahkan kepada Kedeputian Pencegahan KPK.

"Tentu saja kami percaya bahwa KPK tidak akan [menyatakan] selesai begitu saja pada dokumen yang kami serahkan. Tetapi mereka ingin melihat lebih konkret pada apa yang dilakukan oleh kami nantinya," kata Agustina.