Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa hasil pemantauan udara menunjukkan aktivitas pembukaan lahan dalam skala luas yang turut meningkatkan tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, serta kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu serta erosi besar. Pengawasan akan diperluas ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ujar Rizal.
Menteri Hanif menambahkan bahwa seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, apalagi dengan curah hujan ekstrem yang kini tercatat lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat dalam satu lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana bila ditemukan pelanggaran yang memperburuk bencana,” ujarnya.
KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di daerah lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan dilakukan bila ditemukan pelanggaran yang meningkatkan risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang dapat dicegah,” tegas Menteri Hanif.
KLH/BPLH memastikan verifikasi lapangan akan berlanjut terhadap perusahaan lain yang diduga memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di wilayah Sumatera. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan akan menjadi fondasi dalam upaya mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
(red)
