Tak Ada Payung Hukum, Upaya Pembatasan Pertalite Dinilai Percuma
Sultan Ibnu Affan
12 May 2023 14:50
Bloomberg Technoz, Jakarta – Upaya PT Pertamina (Persero) mengendalikan akses masyarakat terhadap Pertalite melalui penggunaan aplikasi MyPertamina dinilai tidak akan efektif lantaran tidak ada payung hukum yang mendasari program tersebut.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mengatakan selama ini Pertamina sudah menggunakan berbagai jurus untuk mengendalikan akses masyarakat terhadan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Upaya-upaya tersebut mulai dari pendaftaran kartu tanda penduduk (KTP), penggunaan aplikasi MyPertamina, hingga pengaturan jenis cc kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi.
Mau mekanismenya [pengaturan pembelian Pertalite] seperti apapun, selama belum ada kepastian hukumnya yang jelas dan tegas, percuma sih.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra
Namun, dia menilai apapun mekanisme pengendalian yang digunakan, Pertamina tetap membutuhkan payung hukum yang mengakomodasi dan melandasi kebijakan mereka.
Payung hukum yang dimaksudnya adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang hingga kini tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah.
