Maka itu, lanjut dia, mitigasinya harus berlapis. Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan melalui operasi pasar, mobilisasi stok, kelancaran distribusi antardaerah, dan impor terukur bila neraca pangan menunjukkan defisit.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan penundaan penyesuaian komponen harga diatur pemerintah atau administered prices yang tidak mendesak. Trakhir, pemangku kepentingan perlu menjaga stabilisasi rupiah untuk menahan inflasi barang impor atau imported inflation.
"Kebijakan moneter perlu tetap menjaga ekspektasi, tetapi respons utama terhadap stok pangan harus datang dari sisi pasokan. Jika pemerintah hanya mengandalkan suku bunga, biaya disinflasi terhadap kredit dan pertumbuhan akan terlalu besar," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyebutkan inflasi September 2026 sebesar 3,28% memang sudah mendekati batas atas sasaran pemerintah, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan inflasi akhir tahun akan menembus 3,5%.
Kendati demikian, risiko kenaikan inflasi tetap ada karena inflasi bulanan September mencapai 0,30% dan volatile food melonjak 5,03% yoy. Tekanan terutama datang dari cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur akibat gangguan cuaca serta kenaikan biaya input.
Meski begitu, dua penahan penting masih bekerja. Inflasi inti turun menjadi 2,84% yoy, sedangkan administered prices melambat menjadi 3,25%.
Ini menunjukkan tekanan harga belum menyebar kuat ke seluruh keranjang konsumsi. Karena itu, skenario dasar masih memungkinkan inflasi akhir tahun bertahan dalam rentang sasaran, selama lonjakan pangan tidak berulang dan pemerintah tidak melakukan penyesuaian besar pada harga energi. Titik kritisnya bukan angka 3,28% saat ini, melainkan apakah pangan dan energi berubah menjadi tekanan yang persisten?
(lav)
