Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.

Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah memetakan industri pemurnian nikel yang berhak beroperasi secara berkelanjutan dan industri yang perlu dibatasi agar tidak terjadi eksploitasi cadangan mineral secara berlebihan.

"Smelter nikel yang ada sekarang mayoritas produknya baru 50%—60%, belum sampai produk hilir, masih setengah jadi. Bahan baku itu dibawa ke luar negeri untuk diproses, lalu kita mengimpornya kembali dalam bentuk barang jadi," ujar Bahlil.