Di sisi lain, HIP Solar yang mengacu pada harga minyak dunia relatif stabil pada kisaran US$80/barel. Pergerakan kedua harga patokan ke arah yang berlawanan ini akhirnya memicu pelebaran jarak subsidi per liter.
"Perlu dicatat juga kalau selisih ini melawan arah. Justru paling lebar ketika harga minyak rendah, tetapi harga CPO tinggi; persis kondisi yang diciptakan dari efek El Niño sekarang. Kalau normalnya, selisih itu sekitar Rp1.900–4.100 per liter," ungkapnya.
Beban Subsidi
Berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan Yayan terhadap HIP Biodiesel, lonjakan harga CPO akibat El Niño berbanding lurus dengan pembengkakan beban subsidi per liter.
Pada kondisi normal 2026—dengan asumsi harga CPO sebesar US$850/ton—HIP Biodiesel tercatat sekitar Rp13.600/liter dan HIP Solar Rp11.500/liter, sehingga menciptakan selisih subsidi senilai Rp2.100/liter.
Namun, fenomena El Niño yang mendorong harga CPO naik menjadi US$1.300/ton melonjakkan HIP Biodiesel hingga Rp20.100/liter, yang mengakibatkan selisih subsidi melebar tajam menjadi Rp8.600/liter.
“Dampak fenomena iklim ini akan makin signifikan pada skenario kalau terjadi El Niño kuat, ketika harga CPO bisa tembus US$1.500/ton,” tegasnya.
Lonjakan harga bahan baku pada tingkat ini melambungkan HIP Biodiesel hingga mencapai kisaran Rp23.000/liter.
Dengan asumsi HIP Solar tetap bertahan di angka Rp11.500/liter, kondisi ekstrem tersebut memaksa selisih subsidi bisa membengkak hingga Rp11.500/liter.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan persiapan penerapan program biodiesel 50% atau B50 untuk disalurkan secara menyeluruh di Indonesia kini telah memasuki bulan terakhir.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan implementasi mandatori B50 secara penuh akan berlaku pada Oktober.
“Masih ada satu bulan lagi persiapan untuk full B50. Kalau dari Pertamina sudah hampir 90% dan kalau dari keseluruhan kan ada BU swasta juga, itu kira-kira 80%-an,” kata Eniya.
Eniya menjelaskan target capaian keseluruhan sebesar 80% tersebut telah berhasil direalisasikan pada akhir Agustus.
Menurutnya, Kementerian ESDM terus memperketat pengawasan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar implementasi B50 berjalan dengan cermat dan minim kendala.
“Jadi kita lihat nanti sebulan lagi terus kita tetap melakukan pengawasan, ini monitoring dan evaluasinya kita perbanyak gitu karena kita ingin persiapkan B50 secara cermat ya. Untuk Agustus, keseluruhan B50 sudah 80%-an ya,” tambahnya.
Adapun BMI, lengan riset Fitch Solutions, bagian dari Fitch Group telah melaporkan untuk mewaspadai El Niño yang dapat berdampak pada penurunan produksi minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia, yang turut dibutuhkan sebagai bahan baku biodiesel B50.
Lembaga riset itu menjelaskan produksi kelapa sawit rentan menurun, lantaran fenomena cuaca itu membuat curah hujan di bawah rata-rata dan suhu meningkat signifikan di wilayah penghasil utama di Indonesia dan Malaysia.
Pada saat yang sama, dana pungutan ekspor (PE) CPO juga bisa turun gegara produksi melandai.
Sebagai contoh, BMI mencatat ketika El Niño terjadi pada periode 2023—2024, yield CPO Indonesia turun 4,2%, hingga membuat penurunan produksi sebesar 4,4% secara tahunan.
Faktor cuaca tersebut rawan membuat harga CPO tetap dalam level yang tinggi, sehingga membuat keekonomian biodiesel dalam level yang tinggi.
Harga minyak mentah dunia padahal diprediksi turun, seiring dengan normalisasi pasar minyak dunia.
Pada saat yang sama, lanjut BMI, Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah dalam aspek peremajaan dan penanaman baru kelapa sawit.
Sementara itu, konsumsi CPO di Indonesia terus meningkat, hingga surplus pasokan untuk diekspor terus tertekan.
“Keterbatasan bahan baku mendukung harga minyak sawit yang lebih tinggi dan mengurangi ketersediaan ekspor, sementara volume ekspor yang lebih rendah membatasi basis pendanaan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan sisi pasokan tersebut,” tulis BMI dalam riset terbarunya, Selasa (18/8/2026).
BMI juga menegaskan Indonesia memiliki ruang yang terbatas untuk menaikan tarif PE tanpa menimbulkan risiko daya saing ekspor, terlebih PE CPO sudah naik menjadi 12,5% dari 10% per Maret 2026.
“Trade off ini makin diperumit oleh keterkaitannya dengan kendala struktural yang dihadapi produksi minyak sawit domestik,” tegas BMI.
BMI sendiri mencatat Indonesia telah berupaya mengatasi rendahnya tingkat peremajaan kebun kelapa sawit sejak 2016, melalui program insentif yang didanai oleh PE CPO.
BMI menilai insentif yang diberikan masih belum memadai untuk meningkatkan peremajaan kebun kelapa sawit.
Sementara itu, peluang untuk memperluas areal perkebunan semakin terbatas akibat tekanan urbanisasi, pertimbangan lingkungan, dan persaingan dengan penggunaan lahan lainnya.
(smr/wdh)
