Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia mengatakan pemerintah tengah mengkaji strategi untuk menurunkan jumlah berita bohong atau hoaks. Kepala Bakom Muhammad Qodari bepandangan hoaks biasanya dikeluarkan oleh akun-akun tidak beridentitas atau anonim di sosial media. 

Dia memandang upaya menurunkan hoaks bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah akun anonim di sosial media. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian nomor telepon genggam (handphone) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika seseorang hendak membuat akun sosial media. Menurutnya, cara ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi penipuan di sosial media.

"Cara menurunkan hoaks adalah dengan mengurangi akun anonim. Agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP atau KTP. Sama dengan sekarang nomor HP kita ada alas identitasnya kan? Dulu ini diambil kebijakan untuk mengurangi adanya penipuan dan yang lain-lain," ujar Qodar kepada awak media, Selasa (01/09/2026). 

"Kita tahu juga sekarang lewat media sosial juga banyak penipuan, baik investasi, atau misalnya love scam dan seterusnya. Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoaks itu akan berkurang."

Belakangan, pemerintah memang berulang kali menyoroti aktivitas penyebaran konteks hoaks di sosial media. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, telah meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menindak para penyebar konten hoaks menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.