Produk ekspor yang diproyeksikan memperoleh manfaat antara lain minyak sawit dan turunannya, karet alam, kopi, produk perikanan, tekstil, alas kaki, furnitur, mesin dan peralatan listrik, serta produk kayu. Sebagai imbal balik, Indonesia akan menurunkan tarif untuk 10.257 pos tarif atau sekitar 89,9% dari total pos tarif nasional.
"Dari sisi manfaat ekonomi Indonesia, I-EAEU FTA diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke EAEU dalam kisaran US$2,87 sampai US$2,89 miliar, meningkatkan kesejahteraan Indonesia sebesar US$69,98 juta, serta meningkatkan PDB real sebesar 0,0059%," ujar Budi.
Sementara itu, untuk Second Protocol A3 yang ditandatangani pada 1 Desember 2025, Budi mengatakan protokol tersebut akan meningkatkan tingkat liberalisasi perdagangan barang ASEAN menjadi 98,76% serta memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian usaha.
Selain itu, terdapat bab baru mengenai kerja sama teknis dan pengembangan UMKM. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, tingkat pemanfaatan fasilitas tarif preferensi ATIGA oleh pelaku usaha Indonesia mencapai 82,73%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ASEAN sebesar 55,89%.
Sementara itu, pada ACFTA 3.0 Upgrade Protocol yang telah berlaku sejak Januari 2010, dijelaskannya bahwa perjanjian ini telah berhasil memperkuat kerja sama di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, fasilitasi perdagangan, standar teknis, konektivitas rantai pasok, dan kerja sama teknis.
Otoritas perdagangan RI ini pun bahkan memperkirakan implementasi perjanjian tersebut dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan China, yang pada 2025 mencapai US$154,6 miliar.
Adapun ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement ditujukan untuk memperkuat harmonisasi regulasi keamanan pangan di kawasan ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mempermudah perdagangan pangan.
Berdasarkan kajian pihaknya, kata Budi, perjanjian itu diperkirakan dapat meningkatkan perdagangan sektor pangan Indonesia hingga US$634,83 juta, menghasilkan welfare gain sebesar US$252,17 juta, serta mendorong investasi melalui penurunan biaya kepatuhan.
Untuk mendukung implementasi keempat perjanjian tersebut, Kemendag menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penyelarasan regulasi, pengembangan sistem otomatis Surat Keterangan Asal (SKA), penguatan instrumen pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta "percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis traceability untuk mendukung integrasi Indonesia dan jaringan ASEAN."
(prc/ell)
