Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon). 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, pengadaan alat dan obat kontrasepsi ini penting karena berkaitan dengan upaya pengendalian kependudukan untuk memastikan struktur penduduk tetap sehat. Ia juga mengingatkan bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi penciptaan manusia dan lapangan kerja yang produktif. 

“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, [namun] lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi," kata dia dikutip dari laman DPR, Kamis (03/09/2026).

"Penggunaaan tenaga kerja kasar yang makin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga makin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan [pengendalian kependudukan] dari pemerintah.”

Sebelumnya, DPR mengkritik pengalokasian anggaran pengadaan alokon yang hanya dipatok Rp350 miliar pada RAPBN 2027. Bahkan, para anggota legislatif menilai, anggaran alokon yang ideal mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun agar penggunaan alat KB benar-benar bisa merata dan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk.