“Pada laju defisit sekarang, dibutuhkan hampir 15 tahun untuk menguras stok tersebut. Selama persediaan yang bisa diserahkan ke bursa sebesar itu masih ada, tidak ada pembeli yang perlu membayar premi untuk logam segera,” kata Andry ketika dihubungi, Rabu (15/7/2026),
“Pemangkasan RKAB yang kabarnya bisa memotong 30% pasokan bijih dunia itu nyatanya hanya menghasilkan pengurangan pasokan nikel primer global sebesar 4%,” tegasnya.
Keseimbangan Pasar
Dihubungi terpisah, analis komoditas dan founder Traderindo Wahyu Laksono menyatakan sinyal dari Kementerian ESDM yang tak bakal membuka revisi produksi RKAB 2026 bijih nikel secara besar-besaran akan mendorong transisi menuju pasar yang seimbang.
Wahyu mencatat pada awal tahun ini pasar khawatir terdapat surplus logam nikel di atas 200.000 ton. Kendati begitu, pembatasan RKAB yang ketat, kenaikan harga patokan mineral (HPM), dan kenaikan struktur biaya smelter bakal menekan produksi logam nikel.
Dia mengungkapkan agensi analitik Bernstein, dia memprediksi pasar nikel global bergerak jauh lebih seimbang dengan proyeksi surplus yang sangat tipis.
“Langkah Kementerian ESDM yang menegaskan tidak akan memberikan relaksasi kuota besar-besaran pada revisi RKAB nikel 2026—dan hanya fokus menutup kekurangan pasokan pada smelter tertentu — merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga nilai tambah dan mencegah oversupply,” kata Wahyu ketika dihubungi, Senin (13/7/2026).
Adapun, Kementerian ESDM menegaskan tidak akan ada peningkatan signifikan terhadap kuota produksi nikel dalam RKAB 2026. Namun, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pasar guna mencegah terjadinya kelebihan pasokan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan penyesuaian RKAB hanya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian (smelter) yang saat ini masih kekurangan pasokan bijih nikel.
"Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan [kuota produksi di RKAB] kecuali hanya mengejar untuk smelter yang masih kekurangan suplai. Itu saja," ungkap Tri saat ditemui awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/7/2026) petang.
Saat ditanya mengenai perincian angka penambahan kuota tersebut, Tri enggan membeberkan secara spesifik.
Dia menyebut Ditjen Minerba masih menghitung total kebutuhan smelter dan mencocokkannya dengan kuota RKAB yang telah disetujui sebelumnya.
"Kita masih [menghitung] maksudnya yang smelter itu kebutuhan totalnya berapa, terus habis itu kemarin yang sudah disetujui RKAB-nya berapa, terus habis itu nanti ya paling nambah-nambah sedikit doang. Jadi penambahan untuk nikel tidak terlalu signifikan lah, hanya untuk mengejar yang itu," tambahnya.
Tri juga menambahkan bahwa proses evaluasi pengajuan revisi RKAB ini akan terus berjalan hingga batas akhir pada 31 Juli 2026.
Menurutnya, Kementerian ESDM akan bersikap tegas dalam menyaring permohonan dari para pengusaha tambang.
"Kalau angkanya belum clear, tetapi maksudnya hanya untuk mengejar yang [kekurangan] itu. Jangan sampai kita tahan, pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu saja," tegas Tri.
Sekadar informasi, kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini berada di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
Nikel dilego di harga US$16.765/ton pada di London Metal Exchange (LME) hari ini, turun tipis 0,01% dari penutupan hari sebelumnya.
(azr/wdh)
