"Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan standardisasi layanan dan fasilitas hotel, meminimalkan pemisahan kloter dan pendamping saat penempatan hotel, mengoptimalkan program Tanazul melalui penyediaan hotel di wilayah Syisyiah dan Raudhah, serta mengoptimalkan pemanfaatan arena komersial hotel sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi Haji," jelas Irfan.
Lebih lanjut, dari sisi konsumsi Irfan menyatakan masih menemukan keterlambatan distribusi makanan akibat kendala kendaraan operasional dan perizinan distribusi, serta keluhan terkait kualitas makanan dan ketersediaan makanan siap saji saat fase puncak haji.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap penyediaan layanan agar distribusi konsumsi dapat berlangsung tepat waktu. Di samping itu, turut meningkatkan pemanfaatan bahan baku asal Indonesia guna menghadirkan cita rasa yang lebih sesuai dengan preferensi jemaah Indonesia, "serta menjamin ketersediaan stok makanan siap saji sebagai bagian dari mitigasi kondisi darurat selama pelaksanaan Armuzna [Arafah, Muzdalifah, dan Mina] jemaah."
Evaluasi juga menemukan sejumlah persoalan pada layanan transportasi, mulai dari kepadatan di terminal bus salawat, pelanggaran rute oleh pengemudi, penggunaan armada di luar peruntukan, hingga koper jemaah yang rusak atau hilang serta perubahan jadwal penerbangan akibat gangguan operasional.
Untuk mengatasinya, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, menerapkan sistem pemantauan armada berbasis GPS, meningkatkan kualitas koper jemaah, serta menyempurnakan layanan penerbangan yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Sementara di bidang kesehatan, Kementerian Haji menyoroti masih adanya jemaah yang batal berangkat dari embarkasi karena tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan meski sebelumnya telah lolos pemeriksaan di daerah. Selain itu, fasilitas pemeriksaan kesehatan di embarkasi dinilai masih perlu ditingkatkan.
Tindak lanjutnya, pemerintah akan membentuk Tim Penetapan Istithaah Kesehatan yang melibatkan lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah Kabupaten/Kota, serta unsur tokoh agama.
"Selain itu, fasilitas pemeriksaan kesehatan di embarkasi akan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman, efektif, dan inklusif, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan penyediaan disabilitas," terangnya.
Sekadar catatan, pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler (92%) dan 17.680 jemaah haji khusus (8%). Adapun sebanyak 44.247 merupakan jemaah lanjut usia, sekitar 170.700 jemaah berisiko tinggi, serta 370 jemaah berkebutuhan khusus, termasuk 275 pengguna kursi roda.
Untuk operasional haji, pemerintah menyiapkan 333 hotel untuk akomodasi jemaah, terdiri atas 121 hotel di Madinah dan 182 hotel di Makkah. Dari sisi konsumsi, setiap jemaah memperoleh maksimal 127 kali makan selama berada di Arab Saudi dengan total distribusi mencapai 24,17 juta boks makanan.
Pada layanan transportasi, pemerintah mengoperasikan lebih dari 15.000 perjalanan bus antarkota, 11.190 armada bus salawat yang melayani 25 rute di Makkah, serta armada khusus pada fase Armuzna untuk mobilitas jemaah selama puncak ibadah haji.
Di bidang kesehatan, tercatat 197.231 layanan rawat jalan diberikan kepada jemaah. Selain itu, 940 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 1.988 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi.
(ain)
