Bloomberg Technoz, Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan bahwa pemerintah akan tetap menghormati kontrak jangka panjang eksportir Sumber Daya Alam (SDA) meskipun sudah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.

“Pada dasarnya kita akan menghormati the sanctity of contract. Kontrak-kontrak yang ada tetap dihormati. Namun kita akan melihat apakah pricing-nya sesuai dengan indeks yang ada. Karena jangan sampai pricing-nya jauh dibawah indeks.,” kata Rosan.

Rosan menyebut bahwa hal tersebut akan dilakukan oleh BUMN di bawah Danantara yakni  Danantara Sumber Daya Indonesia.

Rosan menyebut hal ini lantaran saat ini banyak terjadi pelanggaran dan juga potensi pelanggaran baik dalam under-invoicing dan transfer pricing

“Nah, ini yang kita akan coba untuk reduce semaksimal mungkin. If possible, zero under-invoicing, zero transfer pricing,” kata Rosan.