Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai rencana penerapan single profile pajak memiliki risiko utama yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangannya adalah ketidakakuratan data. 

Untuk diketahui, Sistem single profile merupakan penyatuan sistem dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya agar sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien akurat dan terintegrasi antar instansi. 

"Risiko utamanya muncul jika kualitas data tidak akurat, mulai dari false matching, salah klasifikasi, hingga potensi sengketa pajak yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha," kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman kepada Bloomberg Technoz, Jumat (14/11/2025). 

Dari sisi keamanan data, Rizal mengingatkan bahwa konsolidasi data berskala besar juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem keamanan yang setara dengan standar internasional, mencakup enkripsi, audit keamanan independen, hingga penerapan zero trust architecture.

"Rekam jejak kebocoran data publik menunjukkan penguatan sistem, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola siber masih wajib dilakukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan risiko baru, dan benar-benar menjadi fondasi perpajakan modern yang kredibel dan aman," jelasnya.