Singapura, lanjutnya, sedang menunggu "konstelasi yang tepat" dari berbagai faktor, termasuk kebutuhan pemerintah Palestina yang efektif dan mengakui hak Israel untuk hidup dan secara tegas menolak terorisme.
"Pada akhirnya, untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama ini secara komprehensif, adil, dan berkelanjutan, perlu penyelesaian yang dinegosiasikan yang menghasilkan dua negara, satu Israel [dan] satu Palestina, di mana rakyatnya hidup berdampingan dengan damai, aman, dan bermartabat," imbuhnya.
Menurut hukum internasional, sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal. Israel membantahnya, berdalih bahwa ada ikatan historis dan alkitabiah dengan wilayah tersebut dan permukiman tersebut memberikan keamanan.
Meski telah menjalin hubungan diplomatik dan militer yang erat dengan Israel sejak merdeka pada 1965, Singapura pada tahun 2024 memilih mendukung sejumlah resolusi yang menyatakan dukungan terhadap pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas negara Palestina.
Sebelumya diberitakan, negara-negara Barat dan negara lain mengambil sikap yang semakin keras terhadap kelompok-kelompok pemukim dan beberapa pejabat Israel yang diduga memicu kekerasan. Pengakuan global terhadap aspirasi Palestina untuk memiliki tanah air merdeka juga semakin meningkat.
(ros)
