Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menandai penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih menekankan pada peran aktif pemerintah dalam pembangunan.

Perbedaan visi antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo menjadi salah satu latar belakang reshuffle ini. Sri Mulyani selama ini lebih menekankan prinsip minimnya intervensi negara dalam ekonomi, sedangkan Presiden Prabowo mendorong peran fiskal strategis dan penguatan BUMN.

Menurut Ariyo Irhamna, ekonom INDEF sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, langkah ini konsisten dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat. “Saya menilai prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial,” ungkap Ariyo .

Ia menekankan dua kebijakan yang bisa segera diambil, yakni menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah lebih luas, serta menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP). “Dengan langkah itu, daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” jelasnya .

Mengenai reaksi pasar, Ariyo menilai penurunan IHSG sehari setelah pelantikan merupakan hal yang wajar. “Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” ujarnya .