Selain itu, Yannes mengungkap, kelas menengah Indonesia pun mengalami penyusutan signifikan dari sekitar 60 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta pada 2024. Hal ini membuat melemahnya konsumsi barang besar seperti mobil.
Sedangkan kelas menengah Negeri Jiran cenderung lebih stabil berkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
"Indonesia terjebak dalam paradoks fiskal dengan super fokus pada penerimaan pajak atau PPN mewah 12% dan berbagai retribusi tanpa mempertimbangkan kemampuan riil kelas menengah," jelas Yannes.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara mengatakan, perbandingan angka penjualan yang tipis itu disebabkan karena pemerintah Malaysia masih mempertahankan dukungan insentif di industri otomotif sejak masa Pandemi Covid-19.
"Karena Malaysia masih menerapkan insentif untuk kendaraan bermotor sejak pandemi Covid. Daya beli mereka juga tergolong tinggi," kata Kukuh.
Kukuh menyebut, pajak kendaraan di Malaysia cenderung sangat murah jika dibandingkan Indonesia.
Ia mencontohkan, di Indonesia mobil Avanza 1.5L akan dipungut pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp5 juta. Sementara di Negeri Jiran itu jika dikonversi ke rupiah hanya senilai Rp300 ribu.
"Tentu ini membuat masyarakat kita berpikir ulang. Mereka membeli mobil tapi bayar pajaknya mahal, mereka menyayangkan pajak yang mahal itu. Sehingga banyak yang beralih ke mobil bekas," tambah Kukuh.
Menurutnya, industri otomotif RI perlu ditunjang pemerintah seperti pemberian insentif jangka panjang untuk menstimulus daya beli masyarakat. Meski GAIKINDO mengakui bahwa daya beli masyarakat memang terkoreksi di tengah ketidakpastian global saat ini.
(ell)
