“Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak dan terjangkau. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan,” ujarnya.
Perbincangan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai alasan produk menstruasi dikenakan pajak, mengingat pembalut merupakan kebutuhan fisiologis perempuan yang tidak dapat dihindari dan bukan sekadar gaya hidup semata untuk panjat sosial.
Sementara itu sebelumnya Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, juga mengatakan menstruasi merupakan proses biologis yang tidak bisa dihindari ataupun ditunda. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan konsumsi yang bisa dihentikan sewaktu-waktu.
“Pembalut bukan sekedar barang konsumsi biasa, melainkan kebutuhan esensial yang berhubungan langsung dengan kesehatan, kebersihan, martabat, dan aktivitas sehari-hari perempuan,” ujar Niti kepada Bloomberg Technoz.
(dec/spt)
