Bloomberg Technoz, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Pasalnya, pembalut dinilai bukan sekadar barang konsumsi biasa, melainkan kebutuhan esensial yang berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan, martabat, dan aktivitas sehari-hari kaum perempuan dari berbagai lapisan masyarakat.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari maupun ditunda. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi tidak masuk dalam kategori pilihan konsumsi yang bisa dihentikan sewaktu-waktu.

"Pembalut bukan sekadar barang konsumsi biasa, melainkan kebutuhan esensial yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, martabat, dan aktivitas sehari-hari perempuan," ujar Niti kepada Bloomberg Technoz.

YLKI menilai pengenaan PPN berpotensi menambah beban pengeluaran konsumen karena produk tersebut wajib dibeli secara berkala dan berulang setiap bulan. Akumulasi pengeluaran ini tentu akan terasa jauh lebih berat bagi perempuan berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, pekerja informal, serta rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga mengalami menstruasi.

Lebih lanjut, Niti menyampaikan bahwa pemerintah hendaknya memiliki data riil untuk menghitung total pengeluaran tahunan masyarakat terhadap produk menstruasi. Data tersebut penting untuk melihat perbandingan beban pengeluaran antar kelompok pendapatan serta mengukur efektivitas pembebasan PPN terhadap harga jual di tingkat konsumen.