Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia meminta pemerintah menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sebesar Rp 780,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp735 triliun. 

Anggaran TKD tersebut meski sedikit naik dari outlook 2026 sebesar Rp638 triliun, namun turun drastis dari 2025 yang masih di Rp919 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa usulan dari wakil rakyat tersebut layak dipertimbangkan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga ruang fiskal daerah. Hal ini terutama karena ketergantungan banyak daerah terhadap transfer pusat masih tinggi.

Menurutnya, ketika TKD 2026 turun ke sekitar Rp693 triliun dan DBH mengalami penurunan cukup dalam, tekanan terhadap APBD langsung terasa.

“Belanja pegawai, termasuk gaji PPPK [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja], relatif sulit disesuaikan, sehingga belanja modal menjadi salah satu pos yang lebih cepat ditekan. Kalau kondisi ini berlanjut, dampaknya bisa masuk ke kualitas layanan dasar dan aktivitas ekonomi daerah,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Kamis (17/9/2026).