Meski demikian, Shinta menilai gelombang PHK bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, banyak negara juga menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok.
Dia menekankan bahwa yang membedakan setiap negara adalah kecepatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar.
Perlu diketahui, data PHK yang disampaikan oleh APINDO berbeda dari yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan. Menyitir situs resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, 32.389 orang tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Januari-Juni 2026.
Tenaga kerja terdampak PHK pada periode ini paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat. Angkanya mencapai sekitar 20,77% dari total tenaga kerja terdampak PHK.
“Angka total PHK pada publikasi ini telah diperbarui dari publikasi sebelumnya. Sehingga, angka PHK antar-publikasi tidak dapat dibandingkan secara langsung,” sebagaimana termaktub dalam situs Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan.
(dov/del)
