Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah memerintahkan penarikan 25 produk dari total 27 merek beras fortifikasi di pasaran karena kandungan gizinya tidak memenuhi spesifikasi yang diklaim.

Amran menambahkan, pihaknya telah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Langkah tegas ini diambil guna menindaklanjuti indikasi pelanggaran serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan.

"Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses," kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (15/9/2026).

Pemerintah juga menyoroti potensi keuntungan ilegal dari praktik penipuan beras fortifikasi ini yang diperkirakan mencapai Rp89 triliun. Amran menjelaskan ketimpangan harga tersebut terjadi karena beras biasa yang seharusnya dijual seharga Rp13.000 per kilogram—dengan perkiraan biaya fortifikasi sebesar Rp1.000—justru dipasarkan kepada masyarakat dengan harga melambung hingga Rp57.000 per kilogram.

Amran pun menegaskan, beras fortifikasi seharusnya menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok yang berkaitan dengan stunting.