Bloomberg Technoz, Jakarta - Koalisi MBG Watch mengkritik penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai pengangkatan Wakil Menteri Pertanian yang juga menjabat Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia itu berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengatakan penunjukan Sudaryono justru menunjukkan normalisasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik dengan anggaran besar.

"Penunjukan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia sebagai Kepala BGN justru menunjukkan bahwa Presiden sedang menormalisasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik bernilai raksasa," kata Agus dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/7).

Menurut Agus, konflik kepentingan merupakan pintu masuk praktik korupsi karena keputusan negara berpotensi dipengaruhi oleh kedekatan politik, jaringan bisnis, maupun loyalitas kekuasaan, bukan kepentingan penerima manfaat.

Ia menilai selama BGN masih dipimpin oleh figur yang dekat dengan kekuasaan, Program MBG berisiko bergeser menjadi ajang perburuan rente politik.