Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah kasus dugaan keracunan pangan kembali mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah rencana pemerintah memperluas program tersebut hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah menilai pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola keamanan pangan MBG sebelum melakukan ekspansi, terutama ke wilayah 3T yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

"Kenapa? Karena pertama, kita melihat kegagalan sistemik dalam keamanan pangan MBG ini sudah terjadi selama 1,5 tahun dan korbannya mencapai puluhan ribu. Terutama dalam dua hari terakhir, ada beberapa titik, termasuk di Agam dan Sidoarjo," kata Isnawati saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (04/09/2026).

Menurutnya, pemerintah cenderung merespons persoalan keamanan pangan dan keracunan secara reaktif, tanpa jelas mengatasi permasalahan mendasar dalam tata kelola program.

Dia menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono, seperti ketentuan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak, pemasangan CCTV terpusat, logbook digital, hingga apel kerja pukul 02.00 di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belum tepat menjawab masalah utama keamanan pangan.