Senada, Annete Mau dari Aliansi Ibu Indonesia menilai pergantian pimpinan BGN tidak akan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG.
"Pemerintah harus berhenti membohongi rakyat dengan memoles kebijakan di permukaan. Tukar guling posisi ketua BGN tidak akan memperbaiki busuk dan kacaunya pelaksanaan MBG, bahkan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini justru difasilitasi oleh Presiden Prabowo sendiri," ujar Annete.
Ia mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran MBG. Menurutnya, apabila pemerintah berpihak kepada masyarakat, maka persoalan tata kelola dan dugaan korupsi dalam program tersebut harus diselesaikan secara transparan.
Sementara itu, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai pergantian pimpinan BGN membuktikan bahwa persoalan lembaga tersebut bersifat struktural sejak awal pembentukannya.
"Pergantian pimpinan BGN sekali lagi membuktikan bahwa institusi BGN sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Kami sudah sampaikan bahwa membuat institusi baru seperti BGN tidak relevan," kata Media.
Menurutnya, Program MBG seharusnya dikelola secara terdesentralisasi melalui sekolah dan komunitas. Selama kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelaksanaan program tetap tersentralisasi melalui BGN serta dapur-dapur besar, pergantian pimpinan dinilai tidak akan membawa banyak perubahan terhadap tata kelola maupun efektivitas program.
Koalisi MBG Watch menilai bahwa anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp229 triliun akan lebih bermanfaat jika diprioritaskan untuk penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Di tengah berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan, mempertahankan MBG justru berpotensi memperbesar kerugian negara dan penderitaan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Rabu (22/07/2026). Eks Wakil Menteri Pertanian tersebut menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan.
Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 78P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
(dec/spt)
