Di kawasan, peso Filipina paling terdampak dan menjadi mata uang paling rentan karena menjadi pengimpor pangan dan energi. Porsi bersar komponen pangan dan energi dalam indeks harga konsumen (CPI) meningkatkan risiko inflasi dan berpotensi menggerus mata uang peso.
Sementara, baht Thailand juga turut tertekan oleh kenaikan harga minyak. Namun, posisi Thailand sebagai eksportir bersih pangan membantu meredam dampak terhadap neraca perdagangan, meski transmisi inflasi tetap berisiko membebani mata uang tersebut.
Sebaliknya, ringgit Malaysia dan dolar Singapura berpotensi menjadi mata uang dengan kinerja lebih baik di kawasan, ditopang ekspor minyak Malaysia dan status Singapura sebagai aset defensif regional.
Sebagai gambaran, sejak awal kuartal II-2026, ringgit Malaysia menguat 2,25%, disusul yuan China 1,37% dan yuan offshore 1,33%. Sebaliknya, Indonesia tercatat melemah paling tajam 3,73%, disusul rupee India 1,43%.
Tekanan Rupiah
Tekanan domestik masih membayangi pergerakan rupiah meski Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter telah mengambil langkah agresif dan preventif dengan menaikkan suku bunga acuan melampaui ekspektasi pasar menjadi 5,25%.
Sejumlah kebijakan pemerintah dinilai berisiko memperburuk kondisi fiskal, karena dinilai terlalu populis dan menelan anggaran jumbo. Terlebih di tengah rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang posisinya yang paling rendah di antara negara-negara G20. Rasio pendapatan negara terhadap PDB di Meksiko adalah 25% dan India 20%.
Sedangkan di level Asia Tenggara, Filipina 21% dan Kamboja saja 15%. Adapun Indonesia hanya tercatat sebesar 11-12% dari PDB.
Kemarin, pasar menyoroti adanya perubahan kebijakan ekonomi berskala besar dengan pengalihan tata kelola ekonomi yang makin tersentralisasi ke pemerintahan. Pemerintah akan mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor melalui entitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Perubahan ini menambah daftar panjang kekhawatiran investor terkait tata kelola pemerintah dan ekonomi serta ketidakpastian kebijakan.
Kemarin, Moody's kembali memberi peringatan, kali ini terkait pengetatan kontrol ekspor tersebut. Moody's menyoroti kebijakan ini berpotensi merusak sentimen investor, meski kebijakan tersebut bisa memberi manfaat terhadap penerimana negara dan stabilitas mata uang.
Moody's menyoroti kontrol negara terhadap ekspor komoditas dapat meningkatkan risiko distorsi pasar yang bisa mengimbangi tujuan kebijakan lainnya. Selain itu, kerangka kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan tambang, karena menambah risiko regulasi, operasional, dan finansial akibat potensi intervensi pemerintah.
Di tengah kombinasi tekanan global dan domestik tersebut, arah rupiah di pasar spot dalam jangka pendek masih akan sangat ditentukan oleh persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah.
Pada Rabu (20/5/2026), Bank Indonesia (BI) memang telah menaikkan BI Rate yang sepertinya hanya memberi bantalan sementara bagi rupiah melalui pelebaran sementara suku bunga dengan AS. Tapi, efektivitas kebijakan moneter memiliki keterbatas jika pasar mulai mempertanyakan arah tata kelola fiskal dan kepastian regulasi nasional.
Analisis Teknikal
Secara teknikal nilai rupiah masih ada potensi melemah, mencermati sejumlah sentimen hingga dalam mode wait and see, dengan pelemahan terdekat menuju level Rp17.700/US$ yang merupakan support pertama dengan target pelemahan kedua berpotensi tertahan di level Rp17.750/US$.
Selama nantinya nilai rupiah bertengger di atas level terlemah sepanjang masa (All Time Low/ATL) usai tertekan, maka masih ada potensi untuk lanjut melemah hingga mencapai Rp17.800/US$ hingga Rp18.000/US$.
Sementara itu, trendline sebelumnya pada time frame daily menjadi resistance psikologis potensial pada level Rp17.600/US$. Kemudian, target penguatan lanjutan untuk kembali menembus Rp17.400/US$.
(riset/aji)
