Bloomberg Technoz, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap wacana pengenaan pajak atas penggunaan jalan tol yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

YLKI menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi menambah beban pengguna.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan mayoritas pengguna jalan tol merupakan kalangan pekerja, pelaku usaha kecil, hingga sopir angkutan barang yang mengandalkan jalan tol untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dengan demikian, hal ini kata dia hanya akan memindahkan beban negara ke pundak konsumen yang sudah terlalu lama menanggung tarif tol yang relatif tinggi.

"Mengenakan pajak tambahan di atas tarif tol yang sudah mahal adalah kebijakan yang tidak menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat," kata Rio dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).