Bloomberg Technoz, Jakarta - Kebijakan pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk motor listrik dinilai berpotesi mengganggu pertumbuhan kendaraan listrik. Masyarakat makin mawas untuk beli, hingga memunculkan kecurigaan motif fiskal untuk menopang subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Apakah EV mulai dipajaki tujuannya untuk menyubsidi BBM? Ini yang akan memprihatinkan. Karena akan terlihat sekali [pemerintah] tidak konsisten," kata pengamat otomotif Bebin Djuana ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (21/4/2026). 

Inkonsistensi lantaran di lapangan ada irama yang tak sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, terutama di tengah potensi kenaikan harga dan kelangkaan BBM akibat dinamika global. Di samping itu, penerapan kebijakan juga bisa berdampak sensitif kepada konsumen yang memutuskan untuk membeli mobil listrik. 

"Presiden berharap bahwa masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Tetapi apa yang dilakukan oleh menteri [dalam negeri], ini kan malah bisa jadi memberikan, menjadikan batu sandungan. Ini yang yang menurut saya kok tidak sejalan dengan harapan presiden," sambungnya. 

Bebin mengingatkan dengan kondisi yang ada saat ini, hal ini dapat berpotensi menekan kinerja industri otomotif secara keseluruhan. Sebab, penjualan kendaraan berbahan bakar fosil diperkirakan tetap melemah, sementara pertumbuhan mobil listrik juga berisiko tertahan.