Sehingga mantan Menteri PMK itu meyakini bahwa kepercayaan publik bukan dibentuk oleh perubahan aturan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
"Fleksibilitas birokrasi akan memiliki legitimasi publik ketika perubahan pola kerja justru membuat negara terlihat lebih adaptif tanpa kehilangan ketepatan dalam melayani masyarakat," tutur dia.
Puan juga menilai kebijakan WFH ASN ini bisa menjadi bagian dari modernisasi birokrasi apabila benar-benar mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur.
Keberhasilan kebijakan ini, kata dia, bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga kualitas layanan tanpa mengalami perlambatan.
Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya standar implementasi pada kebijakan, salah satunya lewat pengawasan agar ASN tetap menjalankan tugas secara produktif walaupun tidak bekerja dari kantor.
“Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab,” ujar Puan.
Kebijakan bekerja dari rumah setiap Jumat bagi ASN mulai berlaku pada 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selain berhemat energi, kebijakan ini juga mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Jumat dipilih karena kegiatan pada hari itu dinilai tidak sepadat dengan hari kerja lain. Menurut Airlangga, kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan dilaksanakan.
(mfd/del)
