Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Menurut Puan, kebijakan yang bertujuan untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah itu tidak boleh menurunkan produktivitas ASN sebagai pelayan publik.

“Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Jumat (3/4/2026). 

Dia menilai hasil dari evaluasi WFH ini dapat menentukan bagaimana masyarakat akan mempercayai negara dan aparaturnya.

Dalam kebijakan yang menyentuh tata kerja aparatur negara, kata Puan, masyarakat tidak melihat di mana ASN bekerja, tetapi menilai apakah dokumen dapat selesai tepat waktu, layanan administrasi tetap responsif, hingga potensi perlambatan dalam pengambilan keputusan negara.