“Hal yang menjadi persoalan adalah konsistensi fiskalnya. Pemerintah memberi stimulus pada saat basis penerimaan justru melemah. Artinya APBN dipakai sebagai penopang utama pertumbuhan. Ini membuat pertumbuhan semakin bergantung pada belanja negara, bukan pada ekspansi sektor swasta,” kata Rizal saat dihubungi, dikutip Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, dampak tindakan tersebut memang ekonomi relatif stabil di kisaran 5%, tetapi investasi produktif dan kredit usaha tidak benar-benar akseleratif. Dengan kata lain, Rizal menilai negara menggantikan peran mesin pertumbuhan yang seharusnya berasal dari dunia usaha.
Dia pun menyarankan pemerintah segera memperbaiki arah kebijakan lantaran pola pemberian insentif terus berulang, setiap ada risiko perlambatan, respons pemerintah adalah pemberian stimulus konsumsi.
“Padahal problem ekonomi kita bukan kurang konsumsi, melainkan kurang produksi dan kurang penciptaan pekerjaan produktif. Bansos menaikkan belanja sesaat, tetapi tidak meningkatkan produktivitas, tidak memperdalam industri, dan tidak memperbaiki struktur ekspor,” jelas dia.
Dalam kaitan itu, ekonomi memang perlahan tumbuh, tetapi kualitasnya stagnan lantaran kelas menengah tidak berkembang cepat dan basis pajak juga tidak membesar.
Untuk itu, Rizal menilai kebijakan pemberian stimulus lebih tepat disebut stabilisasi politik ekonomi jangka pendek dibandingkan strategi pertumbuhan. Artinya, tanpa reformasi struktural seperti kepastian regulasi investasi, penguatan sektor manufaktur padat karya, dan perbaikan iklim usaha, APBN akan terus menjadi alat membeli momentum pertumbuhan setiap tahun.
Masalahnya, kata dia, ruang fiskal tidak tak terbatas. Jika penerimaan pajak tidak ikut menguat, pola ini dalam jangka menengah justru meningkatkan risiko fiskal dan menekan kepercayaan pasar.
Pemerintah sebelumnya menggelontorkan stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp12,83 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp911,16 miliar dialokasikan untuk program diskon tarif transportasi berbagai moda perjalanan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.
Sementara itu, sebanyak Rp11,92 triliun disiapkan untuk program perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus ini dirancang untuk memperkuat sisi permintaan (demand side) melalui peningkatan mobilitas masyarakat serta aktivitas konsumsi.
"Nah untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026)
Menurut Airlangga, pengalaman periode sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan serupa mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), misalnya, aktivitas ekonomi meningkat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV yang mencapai 5,39%.
Data pemerintah menunjukkan mobilitas masyarakat pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 juta orang, sementara periode Nataru tercatat sebanyak 110,43 juta pergerakan. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 5,11%.
Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember mencapai 1,41 juta orang dan wisatawan nusantara mencapai 105,98 juta perjalanan.
(lav)
