Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai pemberian stimulus ekonomi oleh pemerintah merupakan kebijakan yang kurang tepat lantaran pertumbuhan ekonomi menjadi semakin bergantung pada belanja negara secara langsung, bukan berputar dalam lingkaran produktivitas dari ekspansi dunia usaha.

Pemerintah diketahui memberikan stimulus ekonomi dengan total anggaran mencapai Rp12,83 triliun sepanjang Februari hingga Maret 2026. Tujuannya, untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus sebesar Rp12,8 triliun menunjukkan pemerintah sedang menghadapi masalah yang lebih dalam, yakni perlambatan konsumsi domestik. 

Ketika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melemah, Rizal menilai hal itu bukan sekadar isu pajak, tetapi indikator bahwa transaksi ritel dan aktivitas ekonomi riil sedang menurun. 

Dia menuturkan pemberian bantuan sosial dan diskon transportasi dipakai untuk “menjembatani” permintaan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 tidak jatuh. Secara jangka pendek, kebijakan ini memang menolong, karena struktur ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Akan tetapi secara ekonomi, kondisi ini bukan memperkuat, namun menahan pelemahan ekonomi.