Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengingatkan adanya potensi penurunan kapasitas produksi nasional industri hilir nikel apabila pemerintah belum juga menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Menurut Dewan Penasihat Pertambangan APNI Djoko Widajatno, keterlambatan RKAB 2026 telah menghambat pasokan bijih nikel domestik ke smelter, sehingga menurunkan efisiensi dan volume produksi industri pengolahan ore.

"[Dengan] pasokan ore domestik yang terhambat, akibatnya produksi smelter turun atau kurang efisien," kata Djoko saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Selain terdampak gangguan pasokan bijih, terangnya, industri smelter nikel menghadapi kenaikan biaya operasional karena harus mencari sumber bijih alternatif. Misalnya, melalui impor.

Kondisi tersebut dinilai turut mengacaukan perencanaan jangka panjang pelaku usaha, termasuk ekspansi kapasitas dan keberlanjutan kontrak hilirisasi.