Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid membantah ihwal pemerintah bakal menukarkan 280 juta data penduduk RI ke Amerika Serikat (AS). Kabar ini muncul setelah Indonesia dan AS resmi menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal atau timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC, AS waktu setempat.

"Yang perlu kita tengarai adalah apakah kemudian pertukaran lintas data ini yang banyak terjadi mispersepsi adalah bahwa pemerintah memberikan datanya, itu tidak betul sama sekali. Kemudian pemerintah akan menukarkan data 280 juta. Itu juga hoaks yang mencederai pengetahuan dari masyarakat," kata Meutya kepada awak media di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Jumat malam (27/2/2026). 

Dia mengeklaim bahwa pada dasarnya, pertukaran data lintas negara ini telah lama terjadi. Di era saat ini, data menjadi sebuah komoditas juga yang harus diakui, karena harus bergerak antarbangsa. 

"Nah, perjanjian ART itu adalah membuka pertukaran itu antara Amerika dengan Indonesia dengan prinsip-prinsip pelindungan data yang sesuai dengan kedua negara tersebut. Praktiknya sebetulnya sudah terjadi," ujar Meutya. 

Menurut dia, tujuan adanya ART ini adalah untuk memberikan kerangka hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini. Meutya pun mencontohkan bahwa masyarakat RI menggunakan platform milik AS hingga melakukan pembayaran digital (digital payment) kepunyaan Negeri Paman Sam tersebut.