Dengan asumsi pengganda uang relatif konstan, perhitungan menunjukkan lonjakan tahunan uang primer sekitar >10% dan kenaikan pertumbuhan uang beredar luas dari kisaran 6,5% menjadi sekitar 8-9%.
"Artinya, transmisi ke permintaan dana pihak ketiga [DPK] dan ruang penyaluran kredit bisa membaik, apalagi BI telah menurunkan suku bunga kebijakan sejak akhir 2024 dan mendorong pelonggaran likuiditas melalui berbagai instrumen," jelas Josua kepada Bloomberg Technoz, Kamis (11/9/2025).
Meski demikian, dia tetap menekankan bahwa penambahan likuidtas tersebut tidak dapat serta merta terserap ke sektor riil. Sebab menurutnya, apabila permintaan kredit masih lemah, maka dana tersebut hanya akan "parkir" di instrumen keuangan, dan bukan menjadi kredit baru untuk kegiatan usaha.
"Di titik ini, penekanan pemerintah untuk mempercepat penyerapan program dan memperbaiki tata kelola anggaran menjadi kunci agar likuiditas tambahan benar-benar mengalir ke sektor riil," tegasnya.
Dari sisi risiko, Josua mengingatkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas mengenai tujuan, jangka waktu, dan kinerja penyaluran, bank hanya bisa menggunakan dana ini terutama untuk mengganti sumber dana yang lebih mahal, bukan menambah kredit baru.
"Hasilnya, dampak ke perekonomian terbatas, tetapi risiko pembalikan dana meningkat saat penempatan ditarik kembali," ungkap Josua.
Selanjutnya, kelebihan likuiditas yang tidak terserap oleh kredit juga bisa menekan imbal hasil dan mendorong penempatan ke aset keuangan, yang pada kondisi tertentu justru menambah gejolak nilai tukar bila aliran dananya tidak seimbang dengan kebutuhan valuta.
Karena itu, koordinasi erat dengan BI penting agar operasi likuiditas tetap konsisten dengan sasaran kestabilan. Ini termasuk pengelolaan instrumen likuiditas BI, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang terukur, dan pemanfaatan insentif likuiditas makroprudensial untuk menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mendapai izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan anggaran negara yang selama ini mengendap dari BI ke bank negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Saya sudah lapor ke Presiden [Prabowo Subianto], saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Besok saya taruh Rp200 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purbaya mengatakan, uang yang akan ditarik tersebut berasal dari kas negara yang selama ini di simpan di BI dengan nilai total mencapai Rp425 triliun.
Nantinya, uang tersebut dapat digunakan perbankan untuk menyalurkan berbagai program pembiayaan, yang juga diharapkan dapat mampu memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat.
"Itu nanti akan menyebar di sistem [perbankan], supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi," tutur dia.
"Artinya, nanti ekonomi bisa akan hidup. Itu dari sisi swasta dari kebijakan fiskal. Di sisi pemerintah, saya sendiri saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi."
Pada kesempatan berbeda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana pemerintah tersebut tidak dapat digunakan oleh bank untuk membeli instrumen investasi seperti SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, pemindahan dana ini dilakukan guna mendorong penyaluran kredit dalam program prioritas pemerintah, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
"Itu kita pastikan [tidak akan digunakan untuk membeli SBN dan SRBI]. Kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kita ingin supaya digunakan untuk menciptakan kredit," ujat Febrio kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Tentunya kita tidak mau perbankannya nanti digunakan untuk beli SBN. Itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya," sambungnya menegaskan.
Febrio mengatakan, rencana yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut adalah untuk memaksimalkan likuiditas perbankan, yang pada akhirnya akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi.
"Itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, untuk mendorong pertumbuhan," tuturnya.
(lav)
