Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp781,9 triliun pada 2026. Rencana ini menuai perhatian publik terkait keberlanjutan fiskal dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengungkapkan langkah yang dilakukan pemerintah tersebut tetap rasional selama pemerintah mampu menjaga disiplin pengelolaan. Sebab, ada tiga syarat utama agar utang baru tidak menimbulkan kerentanan.

"[pertama] Rapikan profil jatuh tempo lewat front-loading dan liability management agresif," kata Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, Rabu (3/9/2025).

Selanjutnya menurut dia, menjaga kredibilitas fiskal agar selisih suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah atau tetap terpelihara.

Ketiga, memperluas serapan domestik lewat bauran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) rupiah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta obligasi ritel untuk memperdalam pasar.