Bloomberg Technoz, Jakarta - Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan buka suara mengenai peringatan yang disampaikan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mengenai aksi demonstrasi di Indonesia selama sepekan terakhir.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan untuk memeriksa tindakan tidak terukur atau melampaui kewenangan dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, upaya pemeriksaan tersebut sudah menjadi atensi dari Prabowo sebelum OHCHR mengirimkan peringatan kepada Indonesia. 

“Kepolisian sedang menjalankan itu kan memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur,” ujar Hasan kepada awak media, dikutip Rabu (03/09/2025). 

Di sisi lain, Hasan mengatakan pelaku yang melakukan aksi anarkis dan merusak fasilitas umum harus ditindak tegas. “Kalau pelaku anarki ya ketertiban umum harus ditegakkan, kalau tidak kebakar dong seluruhnya, seluruh kota, kebakar ini seluruh indonesia kalo ketertiban umum tidak ditegakkan.”

Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat 11 orang yang menjadi korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat, selama aksi demonstrasi di berbagai kota dalam sepekan terakhir.