Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Angka ini naik 2,9% dari level Rp9.637,99 triliun pada Desember 2025. 

Posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I-2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah.

Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Jumat (8/5/2026).