Logo Bloomberg Technoz

Setelah pertemuan kabinet keamanan Jerman pada Senin lalu, Kanselir Friedrich Merz mendesak Israel untuk segera meredakan "bencana besar" krisis kemanusiaan di Gaza. Merz menambahkan pemerintahannya sedang mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan jika situasi tidak membaik. Namun, ia tidak merinci detail langkah tersebut.

Meski Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bulan ini menyatakan pemerintah mereka akan mengakui negara Palestina, Merz menegaskan pengakuan kedaulatan Palestina hanya bisa menjadi salah satu langkah terakhir menuju kesepakatan yang komprehensif.

Merz menjelaskan kunjungan dua hari Wadephul ke Israel dan Tepi Barat akan memainkan peran sentral dalam kemungkinan peninjauan ulang kebijakan Jerman di Timur Tengah.

Diplomat tertinggi Jerman tersebut berbicara dengan mitranya dari Israel, Gideon Saar, pada Kamis dan bertemu dengan Otoritas Palestina di Ramallah pada Jumat.

Seorang pejabat Jerman yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa Wadephul juga mungkin bertemu dengan Netanyahu.

"Jerman yakin bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya solusi berkelanjutan untuk konflik ini," kata Wadephul sebelum ia berangkat. Namun, setelah Knesset menyetujui aneksasi Tepi Barat, Jerman semakin khawatir bahwa hal ini juga berarti akhir dari solusi dua negara. 

Laporan Wadephul mungkin akan memengaruhi keputusan apakah Jerman setuju memberlakukan sanksi terhadap Israel, yang mungkin mencakup pembatasan pengiriman senjata. 

Secara terpisah, Uni Eropa sedang mendiskusikan apakah akan menangguhkan seluruh atau sebagian perjanjian asosiasinya dengan Israel—yang mengatur hubungan perdagangan mereka—terkait situasi kemanusiaan. Negara-negara seperti Swedia, Spanyol, dan Irlandia telah mendesak penangguhan tersebut.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), keduanya bertukar barang senilai US$47 miliar tahun lalu. Perubahan kebijakan perdagangan akan berdampak signifikan pada perekonomian negara Yahudi tersebut, yang sudah tertekan akibat perang.

(bbn)

No more pages