Dia pun mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada para platform digital untuk memperbaiki fitur-fitur atau aplikasinya yang lebih ramah untuk anak Indonesia. Akan tetapi, dia tak membeberkan tenggat waktu untuk para platform digital memperbaikinya. 

Meutya juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat bahwa pihaknya bakal mengumumkan klasifikasi platform digital yang layak diakses oleh anak-anak Indonesia berdasarkan risiko.

"Gini, aturan PP ini kan memang memberikan waktu, jadi kita juga enggak mau buru-buru menilai, kita beri waktu kepada platform untuk memperbaiki fitur-fiturnya, dan juga meresponkan PP ini," jelas dia.

Sebagai informasi, pada hari ini, Kamis (31/7/2025) sebanyak enam menteri menandatangi nota kesepahaman (MoU) tentang Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PP Tunas, selain Meutya ada Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Nasaruddin Umar (Menteri Agama), Abdul Mu'ti ((Mendikdasmen),  Wihaji (Mendukbangga/Kepala BKKBN), dan  Arifah Fauzi (MenPPPA).

(wep)