Pertengahan tahun ini, Freeport sempat mengalami kendala penjualan akibat keterlambatan izin ekspor selama 44 hari. Ekspor konsentrat tembaga PTFI per semester I-2023 hanya mencapai 580 juta pounds, sedangkan emas 750.000 ounces.
Sampai akhir tahun, ekspor konsentrat perusahaan diperkirakan 100 juta pounds lebih rendah dari produksi full year, sedangkan penjualan emas 100.000 ounces lebih rendah dari produksi akibat isu keterlambatan izin pada Juli tahun ini.
Pendapatan Negara
Untuk tahun depan, sebut Djoko, jika toh Freeport diberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga lagi, bukan berarti pemerintah ‘melunak’. Alih-alih, menurutnya, pemerintah mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan negara dari Freeport Indonesia karena saham pemerintah akan dijaga.
Pada semester I-2023, penerimaan negara dari Freeport dilaporkan mencapai US$1,4 miliar atau sekitar Rp23 triliun. Sepanjang 2023 atau full year, penerimaan negara dari PTFI diperkirakan US$3,5 miliar—US$3,6 miliar (Rp55 triliun—Rp56,6 triliun).
Sebaliknya, kata Djoko, jika pemerintah tidak memberikan relaksasi, proses bisnis tambang Freeport berisiko terganggu yang tidak menutup kemungkinan dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lini hulu.
“Kemungkinan-kemungkinan selalu ada. Pemerintah juga akan menjaga keberlangsungan produksi Freeport Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang 51,2% saham [PTFI] akan bersama-sama mencari solusi yang sesuai dengan amanat UU No. 3/2020 [tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara/UU Minerba],” tuturnya.
Bagaimanapun, dia juga menggarisbawahi bahwa Freeport pun tetap memiliki kewajiban untuk tertib hukum, termasuk dalam menjalankan operasinya.
Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan masih membutuhkan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga melewati tenggat larangan ekspor yang dikehendaki pemerintah, yaitu pada Mei 2024. Penyebabnya, smelter katoda di Manyar baru bisa berproduksi dengan kapasitas penuh pada akhir tahun depan.
“Smelter PTFI masih dalam proses ramp up produksi hingga Desember 2024 untuk mencapai kapasitas produksi maksimal, sehingga masih diperlukan izin ekspor konsentrat tembaga setelah Mei 2024,” ujar Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati kepada Bloomberg Technoz, akhir pekan lalu.
Adapun, total investasi smelter Manyar hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai US$2,7 miliar atau setara dengan Rp42,45 triliun, asumsi kurs saat ini. Smelter itu dirancang dengan kapasitas pengolahan untuk sekitar 1,7 juta ton konsentrat menjadi kurang lebih 600.000 ton katoda tembaga per tahun atau yang terbesar di dunia.
Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tidak membantah ataupun membenarkan bahwa Freeport meminta perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, bahkan selepas tenggat yang diinginkan pemerintah yaitu pada Mei 2024.
“Boleh saja minta [perpanjangan izin ekspor konsentrat. Namun, permohonannya] belum sampai [ke Kementerian ESDM],” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat pekan lalu.
Arifin, bagaimanapun, mengisyaratkan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada keputusan untuk menyetop atau melarang ekspor konsentrat tembaga tahun depan, sesuai jadwal yang ditentukan.
(wdh)
