Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi restu usulan pengalokasian anggaran bagi Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah menjadi Rp1,9 triliun pada RAPBN 2027. Berarti, anggaran lembaga yang dipimpin Muhammad Qodari tersebut naik sekitar 8.600% dari APBN 2026 yang hanya tercantum Rp22 miliar.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Bakom harus diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurut dia, besarnya dukungan anggaran harus menghasilkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan capaian pemerintah secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.

“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat dikutip dari Laman DPR, Selasa (01/09/2026).
 
Menurut dia, penguatan anggaran Bakom Pemerintah harus diarahkan untuk memperbaiki efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator kuantitatif perekonomian dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Dia membeberkan beberapa capaian pemerintah yang selama ini belum sampai ke masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi yang berhasil berada di atas 5%; konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih terjaga; serta realisasi investasi Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. 

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” kata dia.