Sementara itu, kenaikan ULN Bank Indonesia (BI) sejalan dengan meningkatnya kepemilikan investor asing terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dari data ULN tercatat, posisi utang BI naik sekitar US$1,6 miliar atau 5,42% dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi US$31,14 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi BI yang menarik lebih banyak dana asing ke instrumen SRBI sebagai bagian dari operasi stabilisasi nilai tukar rupiah.
Sepanjang kuartal I hingga kuartal II 2026, tekanan terhadap rupiah akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global membuat BI harus melakukan intervensi lebih intensif. Salah satu caranya adalah meningkatkan daya tarik SRBI melalui kenaikan imbal hasil. Bahkan pada lelang hari ini (15/7/2026), yield SRBI tenor 12 bulan telah mencapai sekitar 7,66%.
Di satu sisi, strategi ini berhasil menjaga arus modal asing tetap masuk sehingga membantu stabilitas rupiah. Namun di sisi lain, tingginya yield tersebut juga mencerminkan biaya stabilisasi yang semakin mahal, karena bank sentral harus menawarkan premi yang lebih tinggi agar investor tetap berkenan menempatkan dananya di aset berdenominasi rupiah.
Jika pemerintah semakin agresif berutang, sektor swasta mengambil langkah sebaliknya. Kontraksi ULN swasta yang masih berlanjut menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan sepertinya belum memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk meningkatkan pembiayaan baru. Kontraksi terutama berasal dari kelompok financial corporation alias lembaga keuangan yang masih mengalami penurunan ULN sebesar 0,8%, meski jauh membaik dari posisi April yang mengalami kontraksi 5%.
Di sisi lain, komposisi ULN swasta masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan. Namun dominasi sektor-sektor tersebut belum diikuti oleh leverage perusahaan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa korporasi sepertinya masih lebih memilih memperkuat posisi neraca dan menjaga likuiditas ketimbang mengambil risiko dalam melakukan ekspansi investasi baru.
Situasi ini memang sejalan dengan prospek permintaan domestik yang belum cukup kuat, di tengah biaya pendanaan yang masih relatif tinggi dengan kenaikan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75%.
Komposisi Utang
Jika dilihat, struktur ULN Indonesia masih bisa dikatakan cukup sehat. Sekitar 84,3% setara dengan US$372,81 miliar merupakan utang berdurasi jangka panjang. Sehingga, risiko pembiayaan ulang lebih rendah. Selain itu, baik pemerintah maupun sektor swasta jadi punya ruang lebih longgar untuk mengelola arus kas pembayaran pokok utang.
Selain itu, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berada di kisaran 29,9% jauh di bawah banyak negara berkembang lainnya. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia dalam hal keberlanjutan utang masih relatif terjaga.
Dari sisi pemanfaatannya, struktur utang pemerintah bisa dikatakan masih relatif produktif. Sebanyak 22% dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara, 20,6% digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, kemudian dikuti oleh sektor pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi 11,5%, dan transportasi serta pergudangan sebesar 8,5%.
Setidaknya, komposisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang masih dipakai untuk mendukung pembangunan manusia yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka lebih panjang.
(dsp/aji)
