Bloomberg Technoz, Jakarta - Delapan fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24. Meski demikian, sejumlah fraksi menyampaikan beberapa catatan. 

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Anggota DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBN bukan sekadar laporan mengenai besaran anggaran yang telah dibelanjakan, melainkan harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menyoroti mengenai realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai 92%, sementara realisasi Belanja Negara mencapai 94%. Selanjutnya, Ia juga menyoroti besaran defisit sebesar 2,81%  dari PDB, lebih besar dibandingkan target APBN 2025 yaitu 2,53% dari PDB. 

“Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga defisit bertambah Rp54 triliun suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” kata Didik dalam rapat Paripurna, Selasa (7/7/2026).

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin berpandangan bahwa pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup baik, namun pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin produktif dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.