Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Anggota DPR RI Yuliansyah mengapresiasi Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan nasional.
Sementara, anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Asep Wahyuwijaya menyoroti nilai tukar rupiah di tahun 2025 yang lebih tinggi ketimbang target yang dipatok oleh pemerintah di tahun 2025
“Fraksi Partai Nasdem mencermati realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp16.475 per dolar AS yang mengalami pelemahan jauh dari asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS,” kata Asep dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke -24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (7/7/2026).
Selain nilai tukar rupiah, Asep juga menyebut bahwa defisit neraca pembayaran Indonesia akibat capital outflow berdampak langsung pada beban utang dan pembengkakan subsidi energi.
“Kami meminta pemerintah agar melakukan akselerasi pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta transformasi subsidi energi berbasis penerima manfaat agar lebih berhasil guna mengurangi eksposur fiskal terhadap fluktuasi kurs,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKB yang diwakili oleh Anggota DPR RI Indrajaya menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia. Namun, pemerintah didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan industri manufaktur, ekonomi digital, ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.
Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR RI Muhammad Hatta menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN harus menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, kredibel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR RI Anis Byarwati menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan APBN memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar pemerintah mengelola risiko fiskal dan memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Adapun Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global yang masih tinggi menuntut pemerintah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
(ell)
